Gelar Rakercab, KPPI Kudus Targetkan 30 Persen Kursi DPRD dan Kawal Kasus Kekerasan Perempuan

 

Suasana Rapat Kerja Cabang (Rakercab) KPPI di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kudus

KUDUS – Porosjateng.com, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Kudus menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kudus pada Minggu (16/6/2026) pagi. Dihadiri oleh sekitar 60 kader perempuan dari berbagai partai politik, acara ini menjadi ajang konsolidasi untuk menyatukan suara perempuan jelang tahun-tahun politik mendatang.

Ketua DPC KPPI Kabupaten Kudus sekaligus Anggota DPRD Kudus, Eni Kusrini, menyampaikan bahwa Rakercab ini bertujuan untuk menyusun program kerja KPPI dalam satu tahun ke depan. Salah satu fokus utama di jalur politik adalah mendongkrak keterwakilan perempuan di kursi legislatif.

"Tujuan kita mengangkat peminat perempuan untuk turun ke jaringan politik sesuai partainya masing-masing. Harapannya, perempuan politik di Kudus bisa berkolaborasi, tidak saling menjatuhkan. Sehingga kuat, tidak hanya 11 persen kursi DPRD seperti sekarang, tapi bisa naik targetnya sampai 30 persen," ungkap Eni Kusrini.

Selain target politik, Eni menegaskan bahwa KPPI menaruh perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT). Pihaknya akan bersinergi dengan Kesbangpol dan berbagai organisasi perempuan lintas dinas untuk melakukan pendampingan kepada para korban.

"Program kerja kita akan satukan suara dulu. Akan ada bakti sosial, character building untuk anggota KPPI, hingga pendampingan masalah rumah tangga dan perlindungan anak," tambahnya.

Hapus Stigma Politik Jahat dan Lindungi Buruh Pabrik

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua KPPI Provinsi Jawa Tengah yang juga Anggota DPRD Provinsi Jateng, Nur Saadah dari Fraksi PKB, Sri Hartini dari Fraksi GERNDRA, dan anggota DPRD Kudus Lailatus Sa"idah dari Fraksi PPP, Endang Kursistiyani dari Fraksi PAN.Nur Saadah menjelaskan bahwa KPPI merupakan wadah bagi para perempuan lintas partai untuk meningkatkan kapasitas dan memosisikan diri secara strategis di kepengurusan Partai.

"Kita fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang politik. Utamanya bagaimana kita tidak takut untuk masuk di dunia politik. Karena dunia politik memang dikesankan keras dan jahat, tapi kita akan mengurai itu," tegas Nur Saadah.

Lebih jauh, Nur Saadah menyoroti isu krusial yang secara spesifik ada di Kabupaten Kudus, yakni perlindungan bagi ribuan buruh atau pekerja pabrik perempuan. Ia berharap KPPI Kudus bisa hadir memberikan pengawalan bagi hak-hak mereka.

Di bidang advokasi hukum, Nur Saadah menjabarkan rencana penyusunan layanan pengaduan yang akan disambungkan dengan Women Crisis Center (Pusat Krisis Perempuan). Langkah ini diambil merespons fenomena banyaknya kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang mandek di tengah jalan setelah dilaporkan.

"Jangan sampai ada penghentian kasus ketika sudah terjadi pelaporan ke kepolisian karena adanya tekanan atau intimidasi. Para korban harus bisa dilakukan pengawalan dan dilindungi secara hukum agar mereka mendapatkan pengadilan yang layak," pungkasnya.

Melalui Rakercab ini, KPPI Kudus berharap kehadiran politisi perempuan tidak hanya menjadi pelengkap kuota partai, melainkan menjadi agen perubahan nyata yang membawa solusi bagi permasalahan sosial dan kesejahteraan perempuan di Kota Kretek.**